Minggu, 28 Maret 2021

CONTOH SURAT PERNYATAAN MISKIN

 CONTOH SURAT PERNYATAAN MISKIN

Ok sobat sesuai janji saya kemarin saya akan memberikan contoh  CONTOH SURAT PERNYATAAN MISKIN yang dibuat untuk keringan berobat ya, itu bisa diganti sesuai kebutuhan ya....... ini dia :


CONTOH SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

 CONTOH SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

Surat Keterangan Tidak Mampu atau biasa disebut SKTM biasanya digunakan untuk hal yang berhubungan dengan keringanan, bantuan ataupun persyaratan pengajuan proposal permohonan bantuan keuangan. itu biasanya menurut sepengetahuan aku ya hheheh, 

ok kita simak salah satu contoh SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU



CONTOH SURAT KETERANGAN USAHA DARI DESA

 CONTOH SURAT KETERANGAN USAHA DARI DESA

Nah ini sob kalo kamu yang butuh Contoh Surat Keterangan Usaha Dari Desa atau yang ngetrendnya dengan sebutan SKU saya kasih referensinya, SKU ini biasa dipakai untuk keperluan :
  1. Persyaratan Pinjam ke Bank Pemerintah
  2. Persyaratan Pinjam ke Bank Swasta
  3. Persyaratan Pinjam ke Koperasi tau pun BPR
  4. Persyaratan membuat izin agen baik gas atau bahan bakar
  5. Persyaratan Membuat NPWP 
  6. Persyaratan SIUP
  7. Dan Lain lain tanya aja sama yang suka minta SKU hehhe

baik akan saya jelaskan dulu mengapa SKU ini dibuat seperti contoh ya,,  .... Serupuuuut dulu kopinya hehehehee biar ngejreng jelasinnya

  1. Kop Surat, nah Kop Surat harus mengikut sertakan nama Pemerintah Kabupaten, Kecamatan sampai Desa, Alamat lengkap dengan nomor telpon (kalo ada) dan alamat surat menyurat. tapi ko contoh ada sekretariat desa ? kita harus sesuaikan dulu siapa yang akan menandatangan SKU ini, kalo Sekretariat berarti Kepala Desa Tidak ada di tempat, terus siapa yang nandatangannya ? ya Perangkat Desa lainnya Kecuali Kepala Dusun karena tidak mempunyai hak untuk menandatangai Legalitas dari desa
  2. Nomor, Penomoran Surat Keterangan , baik Surat Keterangan Usaha Dari Desa atau pun Surat Keterangan yang lainnya itu harus berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku di daerahnya masing-masing tapi biasanya tata naskah surat menyurat itu sama kali ya se indonesia raya hehhe. di tata naskah surat menyurat ada nomor yang harus dipakai sesuai dengan bidang atau kode surat tersebut, ya contoh SKU ini adalah Kode surat legalitas desa yang umum.
  3. Isi Surat, yang penting isinya desa menerangkan seseorang dengan nama lengkap beserta biodatanya bahwa orang tersebut warga desa yang mempunyai usaha dibidang apa lah gitu.
  4. Tanda tangan , nah orang yang menandatangan ini berarti Sekretaris Desanya, Karena Kepala Desa Tidak Ada di tempat (lagi ngontrol proyek apa bini muda kali ya wkwkwk) lihat kop surat tadi , disesuaikan.
  5. Namun ada hal yang penting,  lebih kehati hatian sih JANGAN sekali kali memberi keterangan dengan menandatangani disertai membubuhkan materai, klo kita tidak tahu percis kebenaraanya, karena kita tidak tahu bahwa betul tidaknya orang tersebut usaha apa saja, kaena kita tidak mungkin tahu semua warganya usaha dibidang apa, yang ditakutkan dia berbohong demi mendapatkan pinjaman ke Bank atau Koperasi. banyak kasus yang terjadi  seperti ada orang ingin membuat surat kematian istrinya, padahal istrinya masih hidup, eh ketemu ketemu pas ada gugatan dari istri yang dimatikan tersebut bahwa suami nya kawin lagi hahahhahaha, sampai ujungnya dipengadilan.......... hati hati itu yah.

Dibawah ini saya kasih contoh Contoh Surat Keterangan Usaha Dari Desa atau SKU silahkan dicermati, klo kepake silah sedot klo tidak gak usaha repot hhehhehhe


Sabtu, 27 Maret 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA


Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil dari Warga Desa berdasar keterwakilan daerah yang diputuskan secara demokratis untuk melakukan peranan Pemerintah Desa, seperti ditata oleh Ketentuan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 mengenai BPD. Ketentuan Itu memberi kejelasan hukum pada BPD sebagai Instansi yang melakukan peranan Pemerintah di Desa.

Keanggotaan BPD harus sejumlah gasal, sedikitnya lima orang dan terbanyak sembilan orang, dengan memerhatikan jumlah warga dan kekuatan keuangan desa, anggota BPD disi dengan keterwakilan daerah dan gender (Wakil Wanita) secara seimbang,

Anggota BPD dituntut untuk dapat perjuangkan dan mengatakan kebutuhan masyarakatnya yang memiliki sifat Vital. hal yang memiliki sifat vital diartikan mencakup :
  • Pengaturan Desa
  • Rencana Desa
  • Kerja sama Desa
  • Gagasan Investasi yang masuk di Desa
  • Pembangunan BUM Desa
  • Asset Desa
  • Peristiwa Luar Biasa
1. Susunan Kelembagaan BPD terdiri dari :

Pimpinan :
  • 1 orang Ketua
  • 1 orang Wakil Ketua
  • 1 Orang Sekretaris
2. Bidang (Setiap Bidang Dipimpin Oleh seorang Ketua Bidang merangkap Anggota): 
  • Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  • Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD mempunya fungsi :
  • Menyepakati Rancangan Peraturan Desa yang dibahas bersama Kepala Desa
  • Menerima dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa
  • Melaksanakan Monitoring Kinerja Pemerintah Desa
4. Selain Fungsi diatas BPD mempunyai tugas :
  • Mengeruk, Memuat dan Salurkan Inspirasi Warga
  • Mengadakan Permufakatan yang memiliki sifat Vital dalam Penerapan Pemerintahan Desa
  • Menyetujui Ketentuan - Ketentuan Desa bersama Kepala Desa
  • Melakukan Penilaian Performa Pemerintahan Desa
  • Membuat Jalinan Kerja dengan Pemerintahan Desa
5. Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD

Anggota BPD berhak:

  • Ajukan Perancangan Ketentuan Desa;
  • Ajukan Pertanyaan;
  • Sampaikan Pendapat;
  • Pilih dan Dipilih;
  • Mendapatkan Sokongan Posisi dari APBD.

Anggota BPD wajib:

  • Mememgang Teguh Pancasila, melakukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjaga dan memiara kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  • Melakukan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  • Memprioritaskan kebutuhan umum di atas kebutuhan individu, barisan, dan/atau golongan;
  • Menghargai nilai sosial budaya dan tradisi istiadat warga Desa;
  • Jaga etika dan norma dalam jalinan kerja dengan instansi Pemerintahan Desa dan instansi desa lainnya; dan
  • Menjaga inspirasi warga, jaga kewibawaan dan konsistensi penyelenggaraan Pemerintah Desa dan mempelopori penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasar tata urus pemerintah yang bagus.
  • Memberikan laporan performa BPD atas penerapan pekerjaan BPD di dalam 1 (satu) tahun bujet. Laporan performa BPD disampaikan secara tercatat ke Bupati/Wali kota lewat Camat dan dikatakan ke Kepala Desa dan komunitas permufakatan Desa secara tercatat dan atau lisan.

Demikian hal hal tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA yang bisa saya sampaikan.

Artikel ini hanya sebuah ringkasan saja, masih banyak hal yang penting sekali bagi Pemerintahan Desa yang belum saya sampaikan di artikel ini untuk lebih jelasnya silahkan buka permendagri nomor 110 tahun 2016 


Baca juga CONTOH SURAT KETERANGAN USAHA DARI DESA 

CONTOH PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA

CONTOH PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA

Untuk Jelasnya , berikut saya coba lampirkan CONTOH PERATURAN DESA yang mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk anda yang akan membuat Perdes APBDES .



CONTOH PERATURAN DESA ini sengaja dibuat sesuai amanat Permendagri, salah satu contoh seperti lambang garuda, desa tidak semena-mena menyimpan lambang garuda  paragraf diatas , itu sudah tersirat pada lampiran permendagrinya.
Penulisan APBDES tersebut diatas hanya contoh, sobat tinggal merubah nama Desa, Kecamatan, Kabupaten. sesuaikan Nomor Perdesnya, isi dari Perdes tersebut otomatis disesuaikan dengan hasil Pembahasan antara Pemerintah Desa dan BPD Desa Sebagai Wakil dari Masyarakat.

Nah sekarang coba sobat bandingkan dengan  CONTOH PERATURAN KEPALA DESA 
Dibawah ini adalah contoh Peraturan Kepala Desa :





Ada yang bedakan, lihat di konsiderannya ya, silahkan ditelaah pasti ada perbedaan antara Peraturan Kepala Desa dengan Peraturan Desa.

Demikian Contoh Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sobat yang akan mencoba membuat PERDES dan PERKADES.



PERATURAN TENTANG DESA

PERATURAN TENTANG DESA

Baik Kita sekarang bahas tentang PERATURAN TENTANG DESA atau aturan yang mengatur tentang desa, disini saya akan mengulas atau mencantumkan aturan mana saja yang mengatur tentang desa, klo ingin file nya nanti ya di artikel selanjutnya, atau di unduh pada web resminya pemerintah biasanya ada website JDIH nya ya.... 

nah ini dia :

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tenang Administrasi Pemerintahan Desa;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
  13. Peraturan Peraturan Daerah (Biasanya Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Perda sebagai Turunan dari Peraturan yang lebih tinggi, Perdanya sesuai daerah masing masing)
  14. Peraturan - peraturan Desa, Perdes sesuai masing masing desa untuk dijadikan Produk  Hukum sebagai setiap Kegiatan Pelaksanaan Roda Pemerintahan di Desa, biasanya Produk hukum di desa ini merupakan kesepakatan Bersama antara Pemerintah desa dengan Masyrakat yang diwakili oleh anggota BPD;
  15. Peraturan Bersama antar Desa, Biasanya Peraturan ini dikeluarkan ketika ada Kegiatan yang berhubungan dengan dua atau lebih wilayah desa yang berbeda. (Contoh Penentuan Batas Desa, Kerjasama Wilayah Tempat Wisata dan sebagainya) 
  16. Peraturan Kepala Desa (Perkades) Perkades Biasanya dibuat untuk menjabarkan Peraturan Desa, Seperti Penjabaran Perdes APBDEs, Penjabaran APBDes Perubahan Kesatu dan Seterusnya atau pun Perkades yang mengatur langsung seperti Pada Tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19, Kepala Desa di tuntut untuk membuat Perkades BLT Dana Desa.
Demikian daftar Peraturan Tentang Desa yang mengatur segala hal tentang Desa, namun masih banyak ya Peraturan - Peraturan yang belum di akomodir dalam artikel ini, maaf ya sisanya cari sendiri lah heheheh. maklum ya penulis hanya ingat segitu heheheh.
jadi aturan yang sudah saya lampirkan itu tidak menutup kemungkinan datang lagi aturan sebagai pengganti aturan sebelumnya dengan maksud untuk menyempurnakan aturan tersebut.

Untuk Melihat CONTOH PERATURAN DESA






Jumat, 26 Maret 2021

TUPOKSI PERANGKAT DESA

TUPOKSI PERANGKAT DESA

Tupoksi Perangkat Desa atau Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat desa bisa disederhanakan sebagai berikut : (untuk Jelasnya simak Permendagri tentang Tupoksi Perangkat Desa Nomor 80 tahun 2015 )


Kepala Desa


Kepala Desa bertugas menyelenggarakan beberapa Biang yakni Bidang Pemerintahan Desa, melaksanakan Bidang pembangunan, Bidang pembinaan kemasyarakatan, dan Bidang pemberdayaan masyarakat Serta Bidang Penanggulangan Becana.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :


> Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti 

  • Tata praja/penyeleggaraan pemerintahan
  • Menetapkan peraturan di desa
  • Menyelesaikan masalah pertanahan
  • Menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban
  • Membantu perlindungan masyarakat
  • Menyelenggarakan Administrasi kependudukan
  • Mengatur Penataan dan pengelolaan wilayah

> Bidang Pembangunan Desa , seperti 

  • Penyediaan sarana prasarana perdesaan;
  • Penyediaan bidang pendidikan; dan
  • Penyediaan bidang kesehatan.
> Bidang Pembinaan Masyarakat Desa , seperti 
  • Pembinaan pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
  • Pembinaan partisipasi masyarakat
  • Pembinaan sosial budaya masyarakat
  • Pembinaan keagamaan; dan
  • Pembinaan ketenagakerjaan.
> Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa , seperti 
  • Dukungan kepada masyarakat di bidang budaya
  • Dukungan kepada masyarakat di bidang ekonomi
  • Dukungan kepada masyarakat di bidang politik
  • Dukungan kepada masyarakat di bidang lingkungan hidup
  • Dukungan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga

Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa sebagai pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa. Sekretaris Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

> Melaksanakan urusan Tata usaha, seperti :
  • Tata Naskah
  • Pengundangan Peraturan Desa dan APBDes dalam Lembaran Desa
  • Administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
> Melaksanakan urusan umum, seperti :

  • Penataan administrasi perangkat desa
  • Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor
  • Penyiapan rapat
  • Inventarisasi aset
  • Pengurusan perjalanan dinas
  • Pelayanan umum
  • Pembangunan, penataan dan pemeliharaan sarana prasarana desa.

> Melaksanakan Administrasi Keuangan seperti :
  • Administrasi keuangan;
  • Administrasi pendapatan dan pengeluaran;
  • Verifikator administrasi keuangan
  • Administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, 
> Melaksanakan Urusan Perencanaan seperti :

  • Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
  • Merencanakan Pembangunan
  • Monitoring dan evaluasi program
  • Penyusunan laporan.
> Melaksanakan Kordinasi Tugas Para Kasi
> Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa

Dalam Melaksanakan Tugasnya Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan yang Membidanginanya, Kepala Urusan bertanggungjawab Kepada Kepala Desa Melalui Sekretaris Desa.
Sedangkan tugas Kepala Urusan adalah membantu tugas Sekretaris Desa dan yang ditugaskan oleh Kepala Desa

Kepala Tata Usaha dan Umum,

  • Penataan administrasi perangkat desa
  • Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor
  • Penyiapan rapat
  • Inventarisasi aset
  • Pengurusan perjalanan dinas
  • Pelayanan umum
  • Pembangunan, penataan dan pemeliharaan sarana prasarana desa.
Kepala Urusan Keuangan
  • Administrasi keuangan
  • Administrasi pendapatan dan pengeluaran
  • Verifikator administrasi keuangan
  • Administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, 
Kepala Urusan Perencanaan

  • Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
  • Merencanakan Pembangunan
  • Monitoring dan evaluasi program
  • Penyusunan laporan.


Kepala Seksi

Kepala Seksi sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Kepala Seksi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

  • Melaksanakan tata praja/penyelenggaraan pemerintahan;
  • Membuat regulasi desa;
  • Membina masalah pertanahan;
  • Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  • Menyelenggarakan pembinaan politik;
  • Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;
  • Mengelola administrasi kependudukan;
  • Mengatur  pengelolaan wilayah;
  • Melaksnakan Pendataan dan pengelolaan Profil Desa
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Kepala Seksi Bidang Pembangunan atau dengan sebutan Kepala Seksi Kesejahteraan

  • Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
  • Memfasilitasi pembangunan bidang pendidikan;
  • Memfasilitasi pembangunan bidang kesehatan;
  • Memfasilitasi pembangunan sarana prasarana keagamaan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa

Kepala Seksi Bidang Pelayanan Masyarakat

  • Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
  • Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
  • Melestarian nilai sosial budaya masyarakat;
  • Memfasilitasi dan pembinaan keagamaan;
  • Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan keluarga;
  • Memfasilitasi, pembinaan, motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan, kesehatan, keluarga berencana, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, kepemudaan dan olahraga;
  • Memfasilitasi ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  • Melaksanakan pelayanan perijinan, rekomendasi, surat-surat legalisasi dan keterangan

Kepala Dusun

Kepala Dusun berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagai unsur satuan tugas kewilayahan. Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana kewilayahan. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dusun mempunyai fungsi :

  • Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  • Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
  • Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
  • Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
  • Mencatatan dan inventarisasi potensi dan sumber daya di wilayah kerjanya.

Demikian  Pembahasan artikel Tentang Tupoksi Perangkat Desa Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua.

selanjutnya Baca Juga Artikel  PERATURAN TENTANG DESA

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa atau dengan kata lain Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa atau dengan singkatan SOTK Pemerintah Desa.

Sebelum membahas tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa ini alangkah baiknya kita harus mengetahiu beberapa tingkatan atau status dari desa tersebut. 
Ada Beberapa Tingkatan atau status desa yaitu :
  • Swadaya
  • Swakarya
  • Swasembada
Status atau tingkatan Desa tersebut diatas sangat mempengaruhi tatanan atau Struktur Organisasi Pemerintah Desa, termasuk jumlah perangkat desa dan Tugas dan Fungsi sebagai Perangkat Desa 
  • Swadaya (Susunan Perangkat Desa : Kepala Desa, Sekretaris Desa yang dibantu oleh 3 orang Kasi, 2 Orang Kaur dan Kepala Dusun)  jumlah Kepala Dusun Menyesuaikan Jumlah dusun yang ada
  • Swakarya (Susunan Perangkat Desa bol;eh : Kepala Desa, Sekretaris Desa yang dibantu oleh 3 orang Kasi, 3 Orang Kaur dan Kepala Dusun)  jumlah Kepala Dusun Menyesuaikan Jumlah dusun yang ada
  • Swasembada (Susunan Perangkat Desa : Kepala Desa, Sekretaris Desa yang dibantu oleh 3 orang Kasi, 3 Orang Kaur dan Kepala Dusun)  jumlah Kepala Dusun Menyesuaikan Jumlah dusun yang ada

Susunan tersebut sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
  • Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. 
  • Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  • Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas :
a. Sekretariat Desa;
b. Pelaksana Teknis; dan
c. Pelaksana Kewilayahan.
  • Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
Baik saya akan membubuhkan gambar tentang  Struktur Organisasi Pemerintahan Desakebetulan saya mengambil desa yang berstatus Swasembada dan Swakarya, namun sebelumnya mohon izin bagi yang mempunyai gambar ini , karena gambar ini saya pakai, namun tidak mengurangi rasa hormat keada pengunggahnya. mudaha2an bisa membantu pembaca untuk memahami SOTK Pemerintahan Desa.

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Demikian pembahasan artikel tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua.

👉 selanjutnya untuk memahami tentang TUPOKSI PERANGKAT DESA












PENGERTIAN DESA DAN PEMERINTAHAN DESA

PENGERTIAN DESA DAN PEMERINTAHAN DESA


Sebelum kita membahas lebih dalam tentang Desa dan Pemerintahan Desa, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa sih Pengertian Desa ? dan apa pengertian Pemerintahan Desa Itu ?

Baiklah Penulis akan membahas dulu satu persatu :

PENGERTIAN DESA


Menurut Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 ayat 1

"Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

jadi jelas ya Pengertian Desa itu, bahwa Desa itu dalam hal penyelenggaraan urusan desa mempunyai wewenang  untuk mengatur urusan pemerintahan desa sesuai keinginan atau kepentingan masyarakatnya sendiri, tetapi harus mengikuti aturan aturan yang sudah ditetapkan pada pasal berikutnya atau peraturan lainya tentang regulasi yang ada di Desa. 

Pemerintah  Desa atau Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam mengambil arah kebijakan harus melalui rapat bersama antara masyarakat desa dengan pemerintahan desa. Hasil Kesepakatan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa ini lah yang akan menjadi acuan atau payung hukum bagi Pemerintah Desa untuk menjalankan sistem Pemerintahan Desa. hal ini sangat penting karena studi kasus banyak Pemerintah Desa Menyalahi dan tidak sesuai dengan regulasi yang ada, dan berujung pada tindak pidana.
 

PENGERTIAN PEMERINTAHAN DESA


Menurut Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 ayat 2

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 ayat 3

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

(nanti dijelaskan pada artikel selanjutnya tentang SOTK terbaru) heheeh biar tetap stay di artikel ini. hahahaha ngareup

Nah kalo melihat nomenklatur dari Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 ayat 2 dan ayat 3  ada perbedaan ya yang jelas namun biasa orang suka keliru, penyebutan lafal " Pemerintah Desa" dan "Pemerintahan Desa"  Suka diartikan sama, padahal udah jelas ya pada pasal diatas arti dan unsur kedua nomenklatur itu.

untuk lebih jelas lagi Undang-undang no. 6 tahun 2014  tentang desa ini dijabarkan dalan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang Penjabaran  Undang-undang no. 6 tahun 2014 (cari sendiri ya referensinya) tentang Pengertian Desa

baca juga artikel selanjutnya Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

PRAKATA PEMERINTAHAN DESA

PEMERINTAHAN DESA

PRAKATA

Assalamualaikum wr.wb

Segala Puja Dan Puji Syukur Penulis Panjatkan Kepada Allah Yang Maha Kuasa. Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW, Beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah mengajarkan kepada kita tentang kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat.
Izinkanlah saya untuk mencoba menulis sebuah artikel tentang PEMERINTAHAN DESA  dengan harapan tulisan ini bisa bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca yang budiman,

Tema dari tulisan ini sengaja diangkat tentang Pemerintahan Desa yang nantinya akan membahas tentang Asal Usul Desa, Landasan Hukum, Bidang-bidang yang ada di Desa dan hal lainnya tentang desa. Dalam penyajian materi, penulis menyajikan materi berdasarkan pada undang-undang tentang desa dan pengalaman yang didapatkan dari seminar, dan pelatihan-pelatihan tentang desa serta wawancara langsung dengan sumber yang kompeten di bidangnya.

Jikalau kita amati, Desa dan segala Urusan yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa memang tidak ada pelajaran atau mata kuliah yang khusus membahas desa, makanya penulis ingin berbagi ilmu dan pengalaman yang didapat, dengan harapan bisa menjawab  apapun yang berkaitan dengan desa. Sebenarnya Pemerintah Desa itu menanggung beban yang amat luar biasa karena misi pemerintah pusat yang ingin membangun Indonesia dari tingkat bawah atau Pemerintah Desa, otomatis Pemerintah Desa menggulirkan anggaran milyaran dan harus mengambil kebijakan dengan berbagai resiko.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih Rekan-rekan baik ada di Desa, Kecamatan dan Kabupaten yang telah mau berbagi saran  dan pendapat yang benar-benar bermanfaat bagi penulis untuk belajar menjadi pribadi Penulis yang lebih baik. Selain itu, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada segenap Pembaca yang sudah meluangkan waktunya dengan membaca artikel yang jauh dari kata artikel sempurna.

Demikian prakata dari penulis, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, amiin.

Wassalamualaikum wr wb.


Untuk Melanjutkan Membaca Artikel tentang PENGERTIAN DESA

ANAK STEP

 ANAK STEP Pertolongan Pertama Jika Anak Step Dan Kejang - Apakah saat ini anak bunda sedang terkena step atau kejang? bagi bunda yang saat ...